Oleh : Ahmad Zamroni
Momentum Hari Jadi Lamongan (HJL) seharusnya menjadi cermin refleksi pencapaian daerah, bukan sekadar panggung selebrasi tahunan yang melupakan substansi. Di balik kemegahan acara seremonial dan parade budaya yang menyerap anggaran tidak sedikit, terdapat luka menahun yang dirasakan masyarakat Kabupaten Lamongan tengah – utara, khususnya di kawasan Bengawan Njero. Kritik tajam patut dilayangkan ketika pemerintah daerah kerap berlindung di balik tameng “TIDAK ADA ANGGARAN” saat ditagih komitmennya dalam menyelesaikan masalah banjir, namun di sisi lain selalu berhasil mengalokasikan dana segar untuk urusan perayaan yang bersifat kosmetik dan berorientasi pencitraan belaka.
Ironi ini semakin menyakitkan bagi para petani dan petambak yang menjadi tulang punggung sektor agraris Lamongan. Janji-janji politik yang diobral saat kampanye mengenai normalisasi total dan penuntasan banjir kini terasa seperti komoditas politik musiman yang kedaluwarsa setelah pemilu usai. Ketika banjir tahunan merendam ribuan hektar lahan pertanian dan perikanan di kawasan Bengawan Njero, para petani dan petambak dipaksa menelan kerugian material yang masif akibat gagal panen, terjebak dalam siklus utang modal, hingga kehilangan mata pencaharian utama mereka tanpa adanya jaminan solusi jangka panjang dari pemangku kebijakan.
Secara teknis, Alasan “KLASIK” mengenai keterbatasan anggaran untuk penanganan banjir Bengawan Njero runtuh dengan sendirinya jika kita melihat manajemen prioritas pembangunan daerah. Penanganan banjir yang komprehensif, mulai dari pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, hingga optimalisasi pintu air dan pompa, seharusnya dikerjakan secara masif justru pada saat musim kemarau. Memanfaatkan waktu ketika debit air surut untuk membenahi infrastruktur dari hulu hingga hilir adalah langkah paling logis, efisien, dan hemat biaya dibandingkan melakukan penanganan darurat saat air sudah merendam pemukiman dan sawah.
Kegagalan memanfaatkan musim kemarau untuk eksekusi fisik membuktikan adanya disorientasi manajerial dan lemahnya political will dari jajaran eksekutif. Sangat tidak adil jika anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat lebih lancar mengalir ke tangki-tangki acara seremonial HJL yang habis dalam semalam, sementara proyek mitigasi bencana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibiarkan berjalan lambat atau bahkan ditunda dengan alasan menunggu uluran tangan pemerintah pusat atau provinsi. Sangat kelihatan skala prioritas seperti ini menunjukkan bahwa popularitas visual saat ini masih dinilai lebih tinggi daripada keselamatan ekonomi warga.
Oleh karena itu, kritik konstruktif ini menuntut adanya restrukturisasi radikal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan ke depan. Pemerintah daerah harus berani melakukan moratorium atau pemangkasan ketat terhadap anggaran seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, lalu merefocussing menjadi dana abadi mitigasi banjir Bengawan Njero. Setiap rupiah yang dihemat dari panggung hiburan hari jadi harus dikonversi menjadi kubik tanah yang dikeruk dari dasar sungai, sehingga perayaan HJL di tahun-tahun mendatang memiliki makna substansial yaitu merayakan Lamongan yang merdeka dari banjir.
Selain reposisi anggaran, pendekatan penanganan Bengawan Njero harus diubah dari pola responsif ke reaktif menjadi preventif ke integratif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tidak boleh lagi menggunakan alasan “KEWENANGAN PUSAT” sebagai tameng kelumpuhan tindakan, Pemkab harus mengambil peran agresif di tingkat lokal dengan memaksimalkan pengerukan swakelola di saluran-saluran sekunder dan tersier selama musim kemarau. Petani, petambak, organanisai yang ada di Lamongan dan komunitas peduli sungai perlu dilibatkan sejak perencanaan hulu hingga hilir agar tercipta transparansi, sehingga tidak ada lagi kecurigaan bahwa proyek penanganan banjir hanya dijadikan proyek anutan tanpa penyelesaian yang tuntas.
Menutup momentum Hari Jadi Lamongan saat ini, pemerintah daerah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu terus dinilai sebagai rezim seremonial yang pandai merayakan angka usia, atau bertransformasi menjadi pahlawan yang menuntaskan janji politiknya kepada petani Bengawan Njero. Kejayaan Lamongan yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa meriah kembang api dinyalakan di alun-alun, melainkan dari seberapa kering lumbung padi para petani saat musim hujan tiba. Sudah saatnya anggaran daerah berbicara tentang kemanusiaan dan keadilan ekonomi, bukan sekedar rutinitas pesta pora di atas tangisan rakyat Lamongan yang gagal panen dan kebanjiran.
* Penulis Merupakan Ketua Umum HmI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Lamongan
