Oleh: Ahmad Zamroni
Ada sebuah lelucon pahit yang sedang dimainkan di ruang publik hari ini. Belakangan, muncul suara-suara sumbang dari pihak pengelola dan pemilik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sibuk membela diri. Mereka dengan bangga dan percaya diri mengklaim bahwa anjloknya harga telur dan daging ayam di pasaran saat ini adalah bukti “betapa pentingnya” eksistensi mereka. Nalar yang mereka pakai sangat naif: karena dapur MBG sedang libur, maka harga pangan turun.
Klaim sepihak ini bukan saja arogan, tapi juga bentuk penyesatan logika publik. Mari kita bedah realitasnya agar masyarakat tidak terus-terusan disuapi opini yang halu.
Faktor Budaya, Bukan Faktor MBG
Penurunan harga telur dan ayam yang terjadi saat ini sama sekali bukan karena “JASA” dapur MBG yang sedang tidak beroperasi. Turunnya harga ini murni merupakan siklus musiman yang dipengaruhi oleh kultural masyarakat kita, atau yang lebih dikenal dengan efek Kalender Jawa. Saat ini, masyarakat sedang berada di bulan-bulan sepi hajatan, nihil perayaan adat, dan minimnya acara-acara komunal. Otomatis, permintaan (demand) di pasar terjun bebas.
Inilah hukum ekonomi dasar yang dipicu oleh budaya. Jadi, kepada para pembela dapur MBG, berhentilah berilusi atas sesuatu yang bukan hasil kerja kalian. Jangan tafsirkan liburnya program yang masih penuh karut-marut ini seolah-olah menjadi barometer ekonomi nasional.
Senyum Sesaat dan Bom Waktu Harga Pangan
Bagi masyarakat konsumtif yang hidup dari daya beli pas-pasan, turunnya harga bahan pokok saat ini jelas merupakan angin segar. Dapur-dapur rumah tangga bisa kembali bernapas. Namun, kelegaan ini hanyalah ketenangan sebelum badai.
Justru di sinilah letak ironi terbesar program MBG. Ketika program ini kembali beroperasi dan dapur-dapur raksasa MBG mulai menyedot stok bahan pokok (telur, ayam, beras) dalam skala masif dari pasar, apa yang terjadi? Kelangkaan di level bawah tak akan bisa dihindari. Akibatnya, harga di pasar tradisional akan melonjak gila-gilaan.
Masyarakat konsumtif terutama ibu-ibu rumah tangga dan pedagang kecil akan menjerit karena bahan pangan menjadi tak terjangkau. Mereka akan enggan, bahkan tak mampu, untuk membeli kebutuhan pokoknya sendiri. Pemerintah seolah lupa bahwa dengan memberi makan siang di sekolah, mereka berpotensi membiarkan dapur di rumah-rumah rakyat kecil berhenti mengepul akibat inflasi harga yang mereka ciptakan sendiri.
MBG adalah Ladang Korupsi yang Belum Tersentuh?
Melihat persoalan ini lebih jauh dari sekadar urusan perut. Sikap reaktif dan defensif dari para pengelola dapur MBG ini justru memunculkan kecurigaan baru. Mengapa mereka begitu panik membangun narasi?
Sejak awal, program MBG beroperasi dalam ruang yang remang-remang. Skema pengawasan distribusi, penentuan harga beli dari petani/peternak, hingga penunjukan vendor dapur MBG masih minim transparansi. Jangan sampai program triliunan rupiah ini yang niat awalnya diklaim mulia hanya menjadi “bancakan” dan ladang korupsi terstruktur bagi oknum-oknum yang berlindung di balik isu gizi anak bangsa.
Penulis menuntut agar pemerintah tidak menutup mata. Evaluasi total program MBG! Jangan sampai stabilitas harga pangan rakyat kecil dikorbankan hanya demi memelihara ego kebijakan yang tata kelolanya masih sangat prematur dan rawan penyimpangan.
Masyarakat butuh makan bergizi, ya. Tapi mereka lebih butuh keadilan harga di pasar, bukan harga yang dimonopoli oleh kepentingan dapur proyek.
– Penulis Merupakan Ketua Umum HmI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Lamongan
